Parah, Hiu dan Pari Dieksploitasi oleh Kapal Pukat Ikan

Roysalinding.com - Parah, Eksploitasi Ikan Hiu dan Pari Secara Besar-Besaran oleh Kapal Pukat Ikan

Pengawasan pada saat kedatangan kapal adalah salah satu prosedur yang wajib dilaksanakan sebagai salah satu persyaratan kapal penangkap ikan, bahwa setiap kembali dari daerah penangkapan ikan (fishing ground) atau setiap masuk di pelabuhan pangkalan atau pelabuhan muat singgah, wajib melaporkan kepada pengawas perikanan, guna dilakukan pemeriksaan muatan, alat tangkap, keaktifan VMS, dan kelengkapan dokumen.  

Salah satu objek pengawasan yang sangat penting pada saat kedatangan kapal adalah pemeriksaan hasil tangkapan. Dalam kegiatan ini dilakukan pemantauan kesesuaian alat tangkap dengan ikan yang diperoleh. juga dilakukan pengawasan terhadap keberadaan ikan yang dilindungi, baik secara internasional ataupun perlindungan dalam negeri. 

Dalam upaya mendukung perlindungan terhadap sumber daya ikan yang terancam punah, Pengawas Perikanan Satker Pengawasan SDKP Ambon melakukan pengawasan terhadap hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan kapal perikanan. Pengawasan kedatangan kapal perikanan merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui jenis dan jumlah hasil tangkapan kapal perikanan. Pada pelaksanaan pengawasan hasil tangkapan kapal perikanan, ikan - ikan yang terancam punah seperti Hiu, Pari dan jenis ikan tertentu yang dilindungi atau jenis ikan yang keberadaannya terancam punah dipisahkan dari hasil tangkapan lainnya. 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap, ikan hiu yang tertangkap dalam kondisi hidup agar dilepaskan. sedangkan ikan hiu tikus atau hiu monyet yang tertangkap sudah dalam kondisi mati, agar dicatat dan dilaporkan kepada kepala pelabuhan dimana berpangkalan.

Pemeriksaan hasil tangkapan ikan

Ikan hiu yang telah dipotong bagian kepala 

Ikan hiu dan pari yang didaratkan oleh kapal pukat 

Ikan hiu dan pari yang diamankan dari kapal pukat ikan 

Proses pemuatan hasil tangkapan ikan ke kapal ekspor Thailand

Hasil pengawasan terhadap ikan tangkapan kapal perikanan umumnya adalah ikan demersal dan ikan pelagis. Ikan demersal yaitu jenis kakap, kerapu, bawal putih, bawal hitam, kurisi, sikuda, sidat dan pari. Sedangkan ikan pelagis yang tertangkap adalah ikan hiu dan beberapa jenis ikan ukuran kecil. Adapun hasil tangkapan lain yakni gurita, cumi, sotong dan udang. 

Selain melaksanakan pengawasan terhadap bongkar hasil tangkapan ikan, pengawas perikanan Satker PSDKP Ambon juga melakukan sosialisasi secara perorangan kepada Nahkoda, ABK dan Pengurus kapal tentang pentingnya menjaga kelestarian dan keberlangsungan sumber daya ikan di WPP RI. 

Khusus untuk jenis ikan hiu dan pari, disampaikan secara lisan bahwa apabila jaring mereka menangkap ikan hiu atau pari dalam keadaan hidup agar dilepaskan kembali ke perairan. Namun apabila telah dalam keadaan mati, maka perlu dicatat dan dilaporkan kepada petugas di pelabuhan perikanan dimana mereka akan bongkar. Apabila pada trip selanjutnya, masih melakukan penangkapan terhadap hiu atau pari, maka akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mendukung kampanye perlindungan jenis ikan yang terancam akan punah. 

Hasil tangkapan ikan hiu ukuran besar

Hasil tangkapan hiu pari yang dieksploitasi secara besar 

Hasil tangkapan hiu dan pari dari kapal pukat ikan 

Pembinaan nakhoda kapal 

Pembinaan kepada nakhoda kapal

Petugas pengawas perikanan

Seperti diketahui bahwa sebanyak empat spesies hiu dimasukkan dalam daftar spesies yang dilindungi, guna menyelamatkan mereka dari ancaman kepunahan akibat eksploitasi besar-besaran. Sebanyak 178 negara anggota Konvensi Perdagangan Internasional Hewan Langka (CITES) dalam pertemuan di Bangkok, Thailand memutuskan bahwa hiu moncong putih dan tiga jenis hiu kepala martil adalah hewan yang dilindungi. 

Dengan status ini, negara harus memperketat regulasi perdagangan melalui izin ekspor demi menjaga keberlangsungan ikan  di alam liar. Jika tidak dilakukan, maka negara akan menghadapi sanksi dari CITES. Negara-negara diberi waktu 18 bulan untuk memperkenalkan regulasi yang akan memperketat perdagangan empat jenis hiu tersebut. Keempat jenis hiu itu akan menyusul spesies lainnya yang sudah dilindungi seperti hiu putih besar, hiu paus, dan hiu basking. (Sumber: http://www.beritasatu.com/asia/101322-empat-spesies-hiu-dinyatakan-dilindungi.html). 

Sedangkan untuk kelompok ikan pari, terdapat ikan pari mantah yang telah ditetapkan sebagai ikan yang dilindungi baik secara internasional maupun peraturan nasional yakni Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Parih Manta. Dari sampling hasil tangkapan, ditemukan jenis ikan yang dilindungi secara penuh. ada beberapa kelompok hiu yang masuk dalam CITES II, namun belum diatur dalam aturan perikanan di Indonesia. 

Namun demikian, pengawas perikanan tetap memperingatkan kepada nahkoda dan ABK agar bersama-sama menjaga kelestarian sumber daya ikan. Oleh karena kendala keterbatasan ruang penyimpanan, maka sampel dikembalikan kepada nahkoda setelah didokumentasikan sebagai bahan laporan. 

Dari hasil pengawasan disimpulkan bahwa  penggunaan alat tangkap pukat ikan sangat tidak selektif dan cenderung merusak sumber daya ikan karena menangkap ikan dari ukuran besar hingga ikan ukuran kecil termasuk udang dan cumi  2). Awak kapal termasuk nakhoda dan fishing master di kapal pukat ikan kurang peduli terhadap keberlangsungan spesies-spesies yang terancam punah. hal tersebut terbukti dari banyaknya ikan hiu dan pari yang tertangkap tanpa ada upaya untuk melepasliarkan kembali ke alam. (Roy)


SAVE OUR SHARKS

Posting Komentar untuk "Parah, Hiu dan Pari Dieksploitasi oleh Kapal Pukat Ikan"